Prabowo dan Pelajaran dari “Breakout Nations”

Minggu, 10 Mei 2026 | 15:18

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute 

“BREAKOUT Nations: In Pursuit of the Next Economic Miracles” yang ditulis ekonom Ruchir Sharma tahun 2012 menawarkan kerangka sederhana tapi tajam: tidak semua negara berkembang (developing countries) bisa “lepas landas” menjadi negara maju (developed country).

Sharma yang lahir di Tamil Nadu, India, dan pernah dinobatkan “Foreign Policy” sebagai salah seorang pemikir global menekankan bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan lahir dari (1) kombinasi politik yang stabil, (2) demografi produktif, (3) kebijakan ekonomi pragmatis, dan (4) kemauan memutus ketergantungan pada komoditas.

Bagi Indonesia, membaca “Breakout Nations” terasa seperti bercermin. Setelah hampir 81 tahun merdeka, pertanyaan yang sama tetap relevan: bagaimana menjadikan kemerdekaan bukan sekadar upacara pengibaran bendera, tetapi lompatan struktural menuju kesejahteraan yang adil?

Sharma mengingatkan bahwa negara yang terjebak dalam “middle income trap” biasanya terlalu bergantung pada satu sumber kekayaan. Indonesia pernah terjebak pada minyak, lalu pada kelapa sawit dan nikel mentah. Pola ini persis yang diperingatkan Sharma: kekayaan sumber daya tanpa hilirisasi hanya menciptakan ilusi kemakmuran.

Di sinilah program hilirisasi yang digencarkan pemerintahan Prabowo Subianto mendapat konteks strategis. Mengolah nikel menjadi baterai, sawit menjadi biofuel, bauksit menjadi alumina, bukan sekadar kebijakan ekonomi. Itu adalah upaya memutus rantai ketergantungan yang menurut Sharma membuat banyak negara berkembang gagal “pecah telur”.

Namun hilirisasi saja tidak cukup. Sharma menekankan pentingnya modal manusia. Negara yang berhasil biasanya berinvestasi besar pada pendidikan dan kesehatan. Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban, bukan kekuatan.

Program Sekolah Rakyat yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto mencoba menjawab tantangan ini. Dengan menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin, negara sedang membangun fondasi modal manusia yang inklusif. Ini sesuai dengan catatan Sharma: negara yang gagal melepaskan diri dari stagnasi ekonomo  tidak lahir dari kekuatan dan kepentingan kelompok elit, tetapi dari partisipasi luas masyarakat.

Begitu pula dengan program Makan Bergizi Gratis. Pada pandangan pertama, MBG terlihat sebagai kebijakan sosial. Tapi dalam kerangka Sharma, ini adalah investasi produktivitas. Anak yang tidak stunting, yang mendapat gizi cukup, adalah tenaga kerja yang lebih sehat dan lebih cerdas pada 20 tahun ke depan.

Koperasi Merah Putih merupakan lapisan lain. Sharma sering mengkritik negara berkembang yang membiarkan ekonomi dikuasai oligarki tanpa distribusi yang adil. Koperasi adalah mekanisme untuk mendesentralisasi kekuasaan ekonomi. Jika berjalan baik, ia bisa mencegah akumulasi kekayaan yang mematikan persaingan sehat.

Sharma juga menekankan pentingnya tata kelola dan penegakan hukum. Dalam “Breakout Nations”, ia menyebut korupsi dan “elite capture” yang didefinisikan sebagai pembajakan ruang pengelolaan sumber daya oleh kelompok elite sebagai pembunuh pertumbuhan. Di Indonesia, ini relevan dengan persoalan oligarki yang kerap melanggar kebijakan lingkungan hidup demi keuntungan jangka pendek.

Penertiban pelanggaran lingkungan oleh oligarki menjadi ujian serius lainnya. Jika negara tunduk pada kekuatan ekonomi besar yang merusak hutan, mencemari sungai, atau mengabaikan AMDAL, maka cita-cita kemerdekaan akan dikhianati. Hukum harus berlaku sama, tanpa pandang bulu.

Sharma memberi contoh: negara yang berhasil “breakout” biasanya berani menindak elite yang merugikan kepentingan publik. Misalnya Brasil di era Luiz Inácio Lula da Silva, atau India di masa reformasi ekonomi, bahkan Tiongkok dengan kampanye antikorupsi. Dengan demikian, Indonesia tidak bisa menunda langkah serupa.

Aspek lain yang disorot Sharma adalah soal energi. Negara yang terjebak pada stagnasi ekonomi biasanya lambat dalam transisi energi. Indonesia punya peluang besar dengan energi baru terbarukan (EBT): panas bumi, tenaga surya, bioenergi dari CPO. Transisi ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi soal kedaulatan energi.

Ketergantungan pada impor BBM adalah bentuk lain dari jebakan komoditas. Dengan mempercepat EBT dan hilirisasi biofuel, Indonesia sedang membangun ketahanan energi. Ini sejalan dengan semangat kemerdekaan: bangsa yang berdaulat tidak bisa terus-menerus bergantung pada pihak luar.

Sharma juga mengingatkan tentang demografi. Indonesia masih berada di jendela bonus demografi hingga era 2040an. Jika gagal memanfaatkan, maka peluang itu akan tertutup. Program kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja harus berjalan simultan.

Dalam konteks geopolitik, Indonesia tidak bisa mengabaikan lingkungan eksternal. Persaingan AS-Tiongkok, ketegangan di Selat Malaka, dan tekanan ekonomi global memaksa Indonesia untuk memperkuat ketahanan internal. Breakout nation tidak lahir dalam ruang hampa.

Prabowo Subianto sering menegaskan bahwa cita-cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Semua program yang disebut di atas adalah terjemahan praktis dari cita-cita itu.

Makan Bergizi Gratis melindungi generasi mendatang. Sekolah Rakyat memajukan kecerdasan bangsa. Koperasi Merah Putih memperkuat ekonomi rakyat. Hilirisasi dan EBT membangun kemandirian. Penertiban oligarki menegakkan keadilan. Semuanya saling terkait.

Sharma menutup “Breakout Nations” dengan peringatan: tidak ada formula ajaib. Yang ada hanya kerja keras, konsistensi kebijakan, dan keberanian menghadapi kepentingan elit yang mapan dan merugikan. Indonesia punya modal: sumber daya, demografi, dan semangat kemerdekaan.

Tantangannya adalah apakah elit politik dan ekonomi mau melepaskan privilege demi kepentingan jangka panjang. Jika ya, Indonesia bisa menjadi salah satu breakout nation abad ini. Jika tidak, kita akan tetap terjebak dalam siklus komoditas dan ketimpangan.

Cita-cita kemerdekaan tidak akan tercapai dengan pidato. Ia tercapai ketika anak-anak tidak lagi kelaparan, ketika sekolah terbuka untuk semua, ketika ekonomi tidak dikuasai segelintir orang, dan ketika hukum benar-benar berdaulat.